Rabu, 14 Maret 2018

GELANGGANG TINJU JOKOWI : MCA, Penegakan Hukum atau Alat Politik

Pendaftaran calon presiden nggal 5 bulan lagi, dan suhu politik semakin memanas.Hal ini menjadi bahan utama di media sosial.
Terjadi adanya pro dan kontra dalam pencapaian kinerja pemerintah. Tudingan pertemuan politik di istana hingga tuduhan alat negara digunakan untuk mengamankan kepentingan politik pilpres.
Di meja Mata Najwa, para narasumber bertarung pendapat soal pengungkapan Muslim Cyber Army. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tegas menjelaskan penangkapan anggota-anggota Muslim Cyber Army merupakan ketegasan penegakan hukum atas mereka yang berusaha memecah belah bangsa melalui provokasi hoax berbau SARA dan politik.
“Ini karena semua pada baper (bawa perasaan)!” demikian sindir Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko soal kritik pertemuan Presiden Jokowi dengan partai-partai baru di kompleks Istana Kepresidenan. Partai pendukung pemerintah, Nasdem dan PDI Perjuangan pun menilai pertemuan Presiden dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang kemudian diikuti pertemuan dengan Perindo, sebagai hal biasa saja. Tak perlu diributkan. Ramai dibandingkan dengan pertemuan Presiden Jokowi bersama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Riza Patria pun angkat bicara. Ketua DPP Partai Gerindra ini menyatakan pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo hal berbeda dan tak dapat dibandingkan dengan pertemuan Presiden Jokowi dengan PSI.
Perdebatan soal apa yang sudah berhasil dan tidak berhasil dilakukan pemerintahan Jokowi lalu memanas di Mata Najwa. Penegakan pemberantasan korupsi, terkatung-katungnya kasus Novel, impor beras, pertumbuhan ekonomi, hingga dukungan bagi perdamaian Afghanistan yang dilakukan melalui lawatan Presiden ke Afghanistan.
 Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi di tiga tahun pemerintahannya berada di kisaran 60 persen. Ini hasil survei yang paling akhir dirilis empat lembaga survey. Lalu apa maknanya? Direktur Eksekutif M. Qodari menyatakan kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi seharusnya bisa lebih tinggi. Ia membandingkan dengan survei kepuasan publik pemerintahan SBY jelang pilpres dahulu yang bisa mencapai kisaran 80 persen.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar